Kondisi pandemi Covid-19 yang mendera semua sektor ekonomi dan sosial membuat Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sama dengan UMP 2020.
Kebijakan ini ditetapkan dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan No M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang diteken Menteri Naker Ida Fauziyah.
Surat edaran ini ditindaklajuti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat, melalui Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan di sebuah hotel di Manokwari, Rabu (28/10/2020).
Menurut Kepala Dinas Transnaker Papua Barat, Frederik DJ Saidui AAk SH MH, pertemuan akan membahas berbagai hal lain selin pembacaan keputusan sidang Deperprov Papua Barat terkait UMP.
“Juga akan ada curah pendapat kenaikan UMP tripartit,” jelasnya.(an/dixie)
