Dinas Pendidikan Papua Barat, khususnya di Bidang SMA, tetap memberdayakan kontraktor Orang Asli Papua sesuai perintah Gubernur Papua Barat dalam pemberian paket pekerjaan.
“Nama-nama para kontraktor OAP yang masuk ke kami berdasarkan verifikasi Bappeda Papua Barat,” ujar Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Papua Barat, Dra Adolfina Oray, menjawab papuakini.co.
Dia juga mengatakan pemberian pekerjaan itu sesuai kesepakatan Gubernur dengan para Bupati dan Walikota se Papua Barat, bahwa Pemprov memberdayakan 30 persen kontraktor OAP, sedangkan sisanya diberdayakan Pemkab/Pemkot masing-masing.
“Jadi, para kontraktor yang diakomodir di Dinas Pendidikan adalah mereka yang masuk kelompok 30 persen itu. Sisanya, yang 70 persen, diserahkan untuk diberdayakan ke kabupaten/kota masing-masing,” jelasnya.
Dia kemudian mengingatkan para kontraktor itu tetap harus memenuhi semua syarat yang diperlukan, termasuk terdaftar di aplikasi SIKaP atau Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
“Gunanya untuk mengetahui kondisi profil perusahaan mereka itu aktif. Jadi ketika mereka datang ke kantor untuk mendapat pekerjaan, tak terhalang lantaran profil tak lengkap. Itu juga membantu mereka dalam pengurusan selanjutnya,” tandasnya.(an/dixie)
