Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumarsono, mengharapkan ada forum kekuasaan segitiga Papua.
“Saya berharap ada segitiga Papua. Bisa berjalan. The power of triangle,” ujarnya kepada papuakini.co di Jakarta, usai memberi materi bimtek bagi Majelis Rakyat Papua (MRP), Rabu (29/11).
Segitiga kekuasaan itu adalah Gubernur, DPR dan MRP yang diharapkan bisa secara reguler bertemu. Bahkan, jika perlu, pertemuan tersebut diatur melalui peraturan.
“Entah tiga bulan sekali, enam bulan sekali (pertemuan) secara reguler, sehingga semua aspirasi kontrol dari MRP bisa ditampung, dan bisa menjadi koreksi terhadap tindakan seorang gubernur dan juga sekaligus DPR,” tutur Soni, sapaan akrab mantan Penjabat Gubernur DKI Jakarta itu.
Soni juga mengatakan kalau ada kekurangan dalam persoalan Otsus, baik program maupun dananya, harus dikawal.
“Jadi jangan diselewengkan. Harus kena sasaran. Karena itulah saya menggaris bawahi tidak ada salahnya MRP ikut melakukan pemantauan dari sisi sasaran Otsus, dan bisa memberikan rekomendasi pertimbangan pada gubernur,” beber mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara itu.
Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta itu juga berharap masyarakat Papua bisa melakukan pengaduan aspirasi, kemudian dialog dengan anggota MRP.
“Karena (MRP) inilah wakilnya mereka, inilah kepanjangan tangan, inilah penyambung lidah mereka dalam perspektif kultural budaya. Jadi mereka punya wakil (secara politik) di DPR tetapi juga (wakil secara kultural) di MRP. Berbahagialah rakyat Papua yang punya dua wakil yang sama-sama berkualitas,” tutur yang dipercaya jadi Dirjen Otda sejak 1 Juli 2015 lalu itu.
Pria kelahiran Tulungangung, Jawa Timur, 22 Februari 1959 itu yakin MRP jilid 3 saat ini akan berkinerja makin baik, dengan memetik pengalaman dan hasil yang dilakukan para anggota MRP jilid 1 dan 2.(jjm)
