Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran setelah mendengar niat tersebut. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan hal itu diutarakan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung sekitar dua setengah jam, terkait dinamika yang muncul setelah putusan MA dan MK. Pengumuman disampaikan Prasetyo di Istana sekitar pukul 15.10 WIB.
Berbagai sumjber menyebutkan polemik ini berawal dari keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang dipakai untuk mendaftar di Pilpres 2024. Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Putusan itu memperkuat temuan MK sebelumnya, yang tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA di Singapura dan Australia.
Sementara itu, 50 anggota DPR dari enam fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti kedua putusan itu. Hak ini diatur dalam UU MD3. Cakupannya antara lain dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Menanggapi hal ini, Prasetyo mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR terkait HMP tersebut.
Prasetyo lalu meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak niat mundur itu. Dia membantah informasi tersebut.
Gibran sendiri tetap menjalankan tugas seperti biasa, dan dia menghadiri acara Penganugerahan Gelar Pahlawan di Istana di hari yang sama.
Sebelumnya, pada Rabu 07 Oktober 2026, Gibran menanggapi putusan MK. Dia mengatakan tidak mungkin berkuliah S1 di Singapura jika tidak lulus SMA. (*)