Bupati Kaimana, Drs Hasan Achmad MSi, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana pada Senin 09 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran staf dalam setiap eksekusi program pembangunan daerah.
Bupati Kaimana minta pimpinan OPD tidak memonopoli pelaksanaan kegiatan anggaran hanya pada orang-orang tertentu. Dia menekankan agar sekretaris, kepala bidang, hingga staf pelaksana diberikan porsi peran yang proporsional sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
“Saya sangat mengharapkan seluruh pimpinan OPD beserta jajaran, sekretaris hingga kepala bidang, ilibatkan dalam mengelola kegiatan. Semua diberikan peran yang sama. Jadi, tidak ada istilah ‘satu dua orang saja yang bermain’. Semua staf harus dilibatkan secara optimal sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Hasan.
Menurutnya, efektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran internal akan berdampak langsung pada tercapainya target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Selain pembagian peran internal, Bupati Hasan juga menyoroti pentingnya koordinasi serta pertukaran informasi antarsatuan perangkat daerah secara lebih intensif. Sinergi ini dinilai penting agar pelaksanaan program dapat berjalan selaras dan saling mendukung.
Menyinggung pelaksanaan APBD 2026, ia mewanti-wanti seluruh pimpinan OPD agar mengeksekusi program tepat waktu dan tidak keluar dari koridor hukum.
“Pelaksanaan semua kegiatan wajib didasarkan pada regulasi yang berlaku agar tujuan tercapai optimal. Kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol pelaksanaan APBD ini agar tetap terarah dan pembagian peran pembangunan dapat merata,” pungkasnya. (yos)
