Arsip bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis negara untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan, kesinambungan pembangunan, hingga memori kolektif bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Ini dinyatakan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere, dalam apel gabungan peringatan Hari Kearsipan Nasional ke 55 di kantor gubernur Papua Barat, Senin 18 Mei 2026.
“Tidak akan terwujud tata kelola pemerintahan yang akuntabel tanpa tata kelola kearsipan yang baik. Tidak akan ada kesinambungan pembangunan tanpa rekam jejak kinerja lembaga yang terkelola dengan baik,” kata Ali Baham Temongmere.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap masih lemahnya budaya tertib arsip di berbagai instansi pemerintah.
Di tengah dorongan transformasi digital dan tuntutan pelayanan publik yang cepat, pengelolaan arsip di banyak lembaga masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur digital, hingga rendahnya kesadaran akan pentingnya arsip sebagai basis data kebijakan.
ANRI mencatat, meski Indeks Transformasi Kearsipan Nasional tahun 2025 berhasil melampaui target dengan capaian 73,64 dari target 72,03, namun Indeks Budaya Tertib Arsip masih belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Target sebesar 72,40 hanya terealisasi 71,93.
Capaian itu menunjukkan transformasi sistem kearsipan belum sepenuhnya diikuti perubahan budaya kerja birokrasi secara menyeluruh. (*)
