Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, mengharapkan dukungan nasional dari DPR RI dan Presiden RI terkait pertambangan rakyat dan realisasi Participating Interest (PI) 10 persen dari sektor migas khususnya bp LNG Tangguh di Papua Barat.
Ini merupakan salah satu hal yang disampaikan Gubernur Papua Barat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis 13 November 2025.
RDP tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, dan sejumlah wakil bupati di Papua Barat.
Gubernur Papua Barat berharap pemerintah pusat dapat membuka sebagian kawan hutan jadi zona budidaya dan produksi, sehingga pertambangan rakyat bisa dilegalkan untuk kesejahteraan masyarakat adat pemilik ulayat, sekaligus menghentikan praktik pertambangan ilegal.
Gubernur Papua Barat lalu menyoroti perpanjangan kontrak sektor migas yang dilakukan tanpa melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat adat, sementara wilayah kerja migas terus dibuka di Papua Barat.
Hal tersebut, kata Gubernur Papua Barat, membuktikan Papua Barat menyimpan potensi migas luar biasa besar dengan total cadangan migas sekira 25 trilyun kubik kaki, atau senilai Rp2000 T dengan perhitungan kurs 1 USD = Rp16000.
Terkait itu, Gubernur Papua Barat berharap PI 10 persen yang sudah terkatung hampir 10 tahun dapat terealisasi sesegera mungkin, karena PI itu bukan permintaan tapi amanat konstitusional yang wajib dilaksanakan pemerintah. (an/dixie)
