Bekas kantor Satpo (Satuan Polisi) PP (Pamong Praja) di Kawasan kantor lama Bupati Kaimana di Jalan Utarum Pasir Lombo akan dijadikan sebagai Mako Brimob.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kaimana, Papua Barat, Imanuel Rahael, pada papuakini.co, di ruang kerjanya, Rabu, 1 Oktober 2025.
Dia mengatakan pimpinan DPRK Kaimana dan Komisi C telah melakukan pertemuan dengan pimpinan Brimob dan Polres Kaimana. DPRK juga mengundang instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pertanahan dan Bagian Aset.
“Kami di DPRK kemarin didatangi pimpinan Brimob, Pak Sunarko dan Pak Niko. Mereka bertemu dengan pimpinan DPRK dan komisi C juga diundang. Karena kemarin komisi C berkunjung ke LANAL, maka pertemuannya kami tunda ke hari ini,” terangnya.
Politisi Partai Demokrat ini menyatakan pimpinan Brimob tersebut sudah lebih dulu melakukan pertemuan dengan Bupati Kaimana, Drs Hasan Achmad MSi serta berkunjung ke lokasi bekas kantor Satpol PP.
“Kami juga sudah turun meninjau kantor tersebut. Di sana ada pegawai yang tinggal. Ada juga kerusakan. Ini aset daerah yang perlu dipelihara dan jika kosong maka jauh lebih bermanfaat dipinjam pakaian ke Brimob,” tuturnya.
Bekas kantor tersebut hanya digunakan sementara sambil menunggu pembangunan kantor Mako Brimob yang butuhkan lahan 6 – 10 hektar.
“Daerah tetap membantu. Seperti contoh, kita telah hibahkan tanah untuk Dinas Kehutanan, TNI, kepolisian dan Angkatan Laut. Sekarang kita juga mencoba untuk menghibahkan tanah ke Brimob,” sebutnya.
Walau begitu, Komisi C juga mengingatkan pemerintah daerah agar tanah yang nantinya dihibahkan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Tanah ini tidak semuanya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemiliteran karena dia harus duduk dalam posisi yang strategis untuk menjawab rentang kendali dan menjawab kedekatan dengan objek negara yang vital dalam rangka pengamanan,” katanya.
Pemerintah daerah juga harus memastikan fungsi dan kedudukan tanah tersebut tidak berada di zona merah atau hutan lindung.
Menurutnya, kehadiran Mako Brimob di Kaimana sangatlah penting demi menjaga teritorial terutama Kamtibmas di Kabupaten Kaimana.
“Bagi kami komisi C, secara ekonomis kalau kemudian ditempatkan pegawai vertikal di Kaimana, maka sudah tentu uang akan beredar di Kaimana karena gajinya dari APBN dan tidak menggunakan APBD kita. Ini akan mendorong perekonomian berkembang,” katanya. (yos)
