Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, memasukkan puluhan usul usulan prioritas quicks wins atau program percepatan ke Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (10/03/2021).
Proyek-proyek itu merupakan bagian dari upaya Pemprov Papua Barat untuk mendapatkan petunjuk dan arahan Wapres terkait pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Gubernur dalam kunjungan itu didampingi Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, Kepala Balitbangda, Charlie Heatubun, Asisten II Melkias Werinussa, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Kepala Dinas Kesehatan, Otto Parorrongan, Plh Kepala Bappeda Papua Barat, Leo Koirewoa, Kepala Badan Penghubung Papua Barat, Juliana Antoneta Maitimu, dan Kabag Protokoler, Helen Frinda Dewi.
Usulan itu adalah, antara lain, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Papua Barat, yang terdiri dari dua simpul utama, yaitu simpul Sorong – Raja Ampat yang sudah terbangun, dan simpul Manokwari – Pegunungan Arfak yang memiliki kawasan Danau Anggi, museum keanekaragaman hayati, dan kebun raya Gunung Meja, dan museum coklat Ransiki.
Pendirian pendidikan vokasi untuk melahirkan tenaga kerja trampil siap pakai profesional, dan pendirian sekolah menengah umum unggulan yang setara dengan SMU Taruna Nusantara di Magelang.
Bantuan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat yang sudah 60 persen terbangun.
Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah non deforestasi berorientasi ekspor pusat berupa pengembangan teknologi dan inovasi kakao dan kopi di Ransiki, Manokwari Selatan, dan pabrik pakan ternak di Manokwari
Lalu pembangunan jalan akses bandara Rendani, akses KEK Sorong, dan kawasan industri Bintuni, jembatan Inari, Bandara Rendani, Fakfak, Pegaf, Waisai, dan Wasior, pelabuhan laut Bintuni, dan penyediaan kapal pengumpul atau pengumpan bagi tol laut Papua Barat.
Juga diusulkan pembangunan kawasan ketahanan pangan berbasis sagu atau pangan lokal, dan bantuan proses pemetaan hak ulayat, registrasi dan penerbitan sertifikasi hak komunal masyarakat adat dan Orang Asli Papua, serta pemberian hak pengelolaan hutan adat.
Gubernur juga mengundang Wapres untuk hadir dalam Pencanangan Gerakan Tanah untuk Masyarakat Adat di Papua Barat, sebagai bagian dari visi Presiden dan Wakil Presiden untuk reforma agraria.(an/dixie)
