Jarak Cuma 50 KM, Petani di Papua Barat Harus Sewa Mobil 1,5 Juta

Petani di Kampung Kwau, Mokwam dan Bahamyenti, Distrik Warmare Kabupaten Manokwari, Papua Barat harus mengeluarkan biaya transportasi Rp1-1,5 juta jika ingin menjual hasil kebun mereka di pasar di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat.

Jarak kampung-kampung itu ke Manokwari hanya sekira 50 km. Tapi karena terletak di dataran tinggi Pegunungan Arfak dan akses jalan yang belum terlalu baik, maka yang bisa digunakan untuk mengangkut jualan mereka hanyalah kendaraan 4-wheel drive double cabin, yang juga mengangkut penumpang.

Besarnya biaya transportasi tersebut membuat mereka mau-tak mau terkadang harus bertahan berhari-hari di Manokwari agar jualan mereka habis. Sebab, jika tidak habis, mereka akan tombok, alias rugi.

Yanci Mandacan, seorang anggota kelompok tani di Kampung Kwau, beratnya biaya transportasi itu akan makin parah jika petani dari Minyambou dan Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, juga ke Manokwari untuk menjual hasil kebun mereka di pasar-pasar di Manokwari.

Hal tersebut mengakibatkan sayuran membanjir di Pasar Wosi, Manokwari. “Kalau sudah begitu, kita bisa 3 hari sampai satu minggu di kota untuk menghabiskan jualan sebelum kembali ke kampung,” tuturnya, Selasa (25/08/2020).

Selama berhari hari di wilayah perkotaan untuk menghabiskan jualan, mereka terkadang menumpang di asrama tempat anak anak mereka kuliah di Manokwari

“Di kota kita tidak ada tempat tinggal. Jadi numpang di asrama. Paginya kembali ke pasar untuk berjualan,” tuturnya.

Persoalan ini sedang dicarikan solusinya oleh Pemkab Manokwari. Menurut Plh Bupati Manokwari, Edi Budoyo, salah satu caranya adalah dengan meminta PT SDIC, PMA asal China produsen semen di Manokwari, untuk berlangganan sayuran petani.

“Nanti kita coba bicarakan dengan SDIC agat mereka tidak membeli sayur di pasar lagi, tapi langganan sayuran petani ini,” tuturnya.

Pemkab Manokwari juga akan berupaya untuk pengadaan roda empat, namun belum bisa dalam tahun ini mengingat sejumlah anggaran di-recofusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Kita akan upayakan tahun berikutnya tapi yang jelas sesuai dengan anggaran yang ada,” tandasnya.(njo)

Previous articleSekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Supiori di Papua Jadi Tersangka
Next articleKepala BPKAD dan Bendahara Disdik Biak Numfor Tersangka Korupsi