LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Papua Barat meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) untuk merealisasikan usulan Gubernur Papua Barat terkait penunjukan langsung pekerjaan proyek dari Rp500 juta ke Rp1 miliar.
“Menteri PPN sangat merespons usulan Pak Gubernur soal itu. Kami berharap bisa terealisasi secepatnya. Pali lambat 2019 mendatang,” ujar Sekretaris LMA Papua Barat, George Dedaida, pada papuakini.co, Sabtu (28/4).
George mengatakan LMA sudah membicarakan itu dengan Menteri PPN. Menteri, menurutnya, mengatakan itu merupakan skala prioritas dalam sidang kabinet. “Bahkan Kementerian PPN dipanggil Presiden untuk persoalan ini harus ditindaklajuti,” tuturnya.
LMA juga meminta Kementerian PPN untuk bisa menterjemahkan pernyataan Presiden terkait membangun di atas Tanah Papua di tujuh wilayah adat.
Kendati begitu, dia juga mengingatkan kementerian tentang hak ulayat masyarakat adat. “Hak ulayat adat masyarakat juga harus di perhatikan. Apalagi menyangkut zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat adat harus bisa mendapatkan hak kelola lima mil dari pesisir laut,” tandasnya.(cpk1/njo)
