Robert Kardinal menilai kehadiran BP Tangguh di Bintuni belum terlalu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di Papua Barat secara khusus dan Tanah Papua secara umum.
Kardinal yang anggota Komisi IV DPR RI itu melontarkan hal itu pada pekerja pers di Kaimana baru-baru ini.
Pria yang juga Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu lalu menyatakan ada kesalahan dalam kontrak di BP Tangguh.
“Karena pemerintah sudah punya kontrak dengan BP Tangguh, mereka punya hak untuk menjual dengan harga berapapun. Akhirnya pemerintah tidak bisa menekan harga,” ungkapnya.
Legislator dari Dapil Papua Barat itu juga mengatakan belum lama ini ada pertemuan di Sorong antara anak-anak asli Papua dengan pihak BP Tangguh, yang melahirkan beberapa kesepakatan. Hanya saja, menurutnya, sampai sekarang belum dilaksanakan.
Pria asal Pulau Dom Sorong ini lalu menyoroti sisi tenaga kerja. Selama ini, katanya, BP Tangguh LNG lebih banyak membawa tenaga kerja dari luar Papua, padahal ada sekian bagian dalam perusahaan tersebut yang sumberdaya manusianya ada anak asli Papua.
“Harus ada pembenahan terhadap BP Tangguh, karena selama ini gas terbuang tetapi rugi pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lebih rugi lagi. Saya sudah minta waktu dengan menyurat secara resmi kepada Mentri ESDM sebelum saya kesini, untuk bertemu dan bicarakan ini karena hal ini sangat merugikan kita,” tandasnya.
Tanggapan BP Tangguh atas pernyataan Kardinal belum berhasil diperoleh.
Media Officer BP Tangguh, Wigra, via WhatsApp pada pukul 21:01 WIT Minggu (15/4) menyatakan masih akan mendiskusikan hal itu.
Sampai berita ini diturunkan, Selasa (17/4), belum ada tambahan tanggapan darinya.(cpk3/dixie)
