Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat,, telah beberapa kali demo damai mempertanyakan kejelasan terkait nasib mereka.
Kelompok yang menamakan diri Aliansi Non ASN ini sampai nekad menggelar aksi damai di hari pertama pelaksanaan test CAT bagi pelamar CPNS tahun 2021 di gedung serbaguna Krooy pada 18 Desember 2025 lalu.
Aksi itu dilakukan demi bertemu dan meminta penjelasan langsung Kakanreg BPN XIV Manokwari yang hadir memantau test.
Terakhir, Aliansi ini aksi di kantor BKPSDM Kaimana, pada Senin 12 Januari 2026 menyusul informasi terbaru soal kuota 546 CPNS honorer tahun 2021.
Terkait hal ini, Bupati Kaimana, Hasan Achmad, yang diwawancarai di ruang kerjanya pada Senin, 19 Januari 2026 menyatakan, penyelesaian administrasi PPPK Paruh Waktu baru bisa dilakukan apabila penerimaan CPNS formasi tahun 2021 dan Tenaga Honorer telah selesai.
Bupati juga menjelaskan terkait 546 CPNS Honorer formasi tahun 2021 yang belum bisa diakomodir di 2026 karena tidak tersedianya plafon anggaran.
“Berkaitan dengan penyelesaian CPNS Honorer formasi 2021, tidak bisa juga dilakukan tahun ini karena tidak tersedia plafon anggaran untuk membiayai mereka,” ungkap Bupati Kaimana.
Bupati Kabupaten Kaimana mengatakan plafon anggaran untuk belanja pegawai adalah 30 persen dari APBD, sedangkan saat ini sudah hampir 29 persen.
Dengan demikian, jika belanja CPNS Honorer formasi 2021 dimasukkan, maka belanja pegawai akan melampaui ambang batas hingga 37 persen. Hal ini tentu tidak sehat, sehingga tidak mungkin dilakukan.
Oleh sebab itu, Pemkab Kaimana sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar formasi tersebut ditangguhkan sampai kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk membiayainya.
“Ke depan kita juga akan menerima pegawai tetapi dengan honor yang sudah tidak seperti semula. Jadi kita sedang melakukan kalkulasi, berapa yang bisa kita bayar. Kalau kita bercermin ke daerah-daerah lain, ada yang dibayar per bulan itu Rp 1,4 juta dan ada yang cuma Rp 1 juta,” beber Bupati Kaimana.
Kabupaten Kaimana tahun ini defisit sekira Rp 114 M, yang kemudian berkurang jadi Rp60 M setelah dilakukan sejumlah penghematan.
“Ini persoalan berat sekali. Selisih antara pendapatan dan belanja itu besar sekali, sementara kita tidak mempunyai sumber-sumber untuk menutupi defisit tersebut. Kesulitan-kesulitan dalam penganggaran ini juga berdampak pada penyelesaian masalah-masalah kepegawaian,” ungkap Bupati Kaimana.
Walau begitu, Bupati Kaimana menyatakan CPNS umum formasi tahun 2021, yang telah diumumkan hasilnya beberapa waktu lalu, dapat bekerja di tahun ini karena pembiayaannya telah disediakan. (yos)
