Sekda Papua Barat, Drs Ali Baham Temongmere, menyayangkan belum bisa hadirnya sejumlah bupati dalam rapat monitoring, evaluasi, dan asistensi pelaksanaan APBD tahun 2025 di ruang rapat lantai 3 kantor gubernur Papua Barat di Manokwari, Rabu 26 November 2025.
Dalam rapat yang dihadiri Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr Drs H Yudia Ramli MSi, tampak hadir Bupati Pegaf, Bupati Teluk Bintuni, dan Bupati Fakfak.
“Kita boleh minta usulan segala macam, tapi jika anggaran tak bisa jelaskan dengan baik, pintu-pintu akan terkunci juga,” ujar Ali Baham Temongmere.
Kehadiran langsung para bupati itu penting untuk menindaklanjuti berbagai Peraturan Gubernur yang dibuat sebagai landasan belanja provinsi ke daerah-daerah.
“Ada hal-hal yang harus kewenangan bupati terutama dalam menindajklanjuti Pergub,” beber Ali Baham Temongmere yang juga menyatakan dana transfer daerah sudah ditransfer untuk bisa meningkatkan belanja provinsi.
Sekda Papua Barat sebelumnya menyentil sorotan Presiden terhadap adanya sekira Rp203 T dana pemerintah provinsi dan kabupaten kota se Indonesia yang mengendap.
Sebelumnya, Sekda Papua Barat yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, mengatakan rapat ini akan membahas sejumlah hal penting seperti rekening koran dari BPD Papua, rekapitulasi kegiatan kontraktual, realisasi penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun anggaran 2022 – 2025, realisasi belanja pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), data by name by address (BNBA) program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sekda Papua Barat berharap setelah kegiatan ini para bupati dan provinsi serta Kemendagri menandatangani kesepakatan target penyerapan APBD sampai akhir tahun sebagai pertanggungjawaban pada Mendagri. (an/dixie)
