Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Alat Berat ke Dinas Kehutanan Papua Barat senilai sekira Rp800 juta.
Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Alat Berat untuk 11 Perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di wilayah Provinsi Papua Barat itu dilakukan Kepala Bapenda Papua Barat, Dr M Bachri Yasin SE MM, ke Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W Susanto SHut MP di Kantor Bapenda Papua Barat di Manokwari, 05 Agustus 2025.
Kepala Bapenda Papua Barat berharap Surat Pemberitahuan Pajak Alat Berat ini sesegera mungkin disampaikan Dinas Kehutanan Papua Barat ke 11 perusahan PBPH tersebut.
11 perusahaan tersebut selanjutnya diharapkan memenuhi kewajiban mereka dengan membayar Pajak Alat Berat ke Samsat terdekat, sebagai bagian dari upaya agar sistem penagihan PAB lebih efektif dalam menjangkau Wajib Pajak.
Kepala Bapenda berharap ke depannya perangkat daerah sektoral lainnya di lingkungan Pemprov Papua Barat dapat turut serta berkomitmen dan membantu Bapenda Papua Barat dalam memaksimalkan penerimaan PAD Papua Barat.
“Apa yang telah dilakukan Dinas Kehutanan merupakan contoh luar biasa yang dapat berperan langsung dalam pembangunan daerah Papua Barat melalui optimalisasi PAD,” kata Bachri Yasin.
Menanggapi ini, Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat menyatakan akan segera mengumpulkan 11 perusahaan PBPH, lalu memerintahkan mereka untuk segera melunasi kewajiban Pajak Alat Berat tersebut secepat-cepatnya.
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat menyatakan selain Pajak Alat Berat, Dinas Kehutanan Papua Barat komit membantu mengoptimalkan penerimaan PAD Papua Barat baik melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-Lain PAD. Bahkan, saat ini, Dinas Kehutanan Papua Barat telah melakukan peyetoran ke rekening Kas Daerah Provinsi Papua Barat terkait penerimaan Retribusi Daerah dari sektor kehutanan yang telah dikelola dan dioptimalkan. (*/an/dixie)
