Harapan besar diletakkan Forum Honorer Provinsi Papua Barat pada bakal Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2025-2030, Drs Dominggus Mandacan MSi dan Mohamad Lakotani SH MSi, untuk bisa menyelesasikan status honorer mereka di awal periode kedua kepemimpinan mereka.
Mereka menyatakan di periode pertama pemerintahan Doamu 2017-2022 bisa merealisasikan diangkatnya 1283 honorer jadi ASN dan P3K. Hanya saja, seiring habisnya masa jabatan Doamu medio Mei 2022, nasib 1022 honorer di luar 1283 itu terkatung-katung sampai saat ini.
Pernyataan dukungan untuk pasangan calon tunggal nomor urut 1 gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Doamu, dibarengi aspirasi, ini disampaikan dalam pertemuan honorer dengan Doamu di Oriestom Bay Hotel, Manokwari, 24 Oktober 2024.
Menanggapi itu, Dominggus Mandacan menyatakan akan mengurus hal itu bersama Mohamad Lakotani saat mereka memimpin kembali Papua Barat untuk periode 2025-2030 nanti.
“Kalau 1283 bisa, kenapa yang 1002 tidak bisa. Kita punya hati untuk membuat honorer bisa diangkat,” ujar Dominggus Mandacan disambut tepuk tangan meriah para honorer.
Dominggus Mandacan juga mengisahkan langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa merealisasikan pengangkatan honorer se Papua Barat, saat itu ada 13 kabupaten dan 1 kota sebelum pemekaran Papua Barat Daya, dengan kompak bersama para kepala daerah bersama DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat melobi pemerintah pusat.
Hasilnya, bukan cuma honorer, pemerintah pusat juga mengizinkan penerimaan CPNS dengan CAT secara online lokal, artinya dilakukan di kabupaten/kota di Papua Barat.
Pemerintah pusat juga menyetujui penerimaan CPNS dengan komposisi 80:20, yaitu 80 persen Orang Asli Papua dan 20 persen non OAP. Belakangan, pemerintah juga menyetujui penambahan kuota CPNS khusus OAP di seluruh daerah.
Dominggus Mandacan menyayangkan kondisi terkatung-katungnya pengangkatan 1002 honorer ini, karena bila terakomodir di 2022 maka ada peluang besar ada formasi baru di 2023 dan 2024. (an/dixie)
