Pemerintah Provinsi Papua Barat ingin mengetahui secara menyeluruh bentuk dan dukungan kerjasama yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan oleh mitra pembangunan di Tanah Papua dalam implementasi Deklarasi Manokwari.
Ini dikatakan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam Pertemuan Koordinasi Vitual Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat Bersama Mitra Pembangunan dan LSM di Tanah Papua, Selasa (07/09/2021).
Gubernur Papua Barat meminta identifikasi perkembangan capaian pelaksanaan Deklarasi Manokwari di kedua provinsi, dan memperkuat peran dan dukungan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
“Tingkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pihak lainnya di Tanah Papua,” tutur Gubernur Papua Barat.
Pertemuan ini diikuti 100 orang dari Kementerian/Lembaga, OPD-OPD terkait Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat, Mitra Pembangunan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sedang bekerja di Tanah Papua.
Sementara itu, Balitbangda Papua Barat dalam siaran persnya menyatakan, Provinsi Papua dan Papua Barat sama-sama menjadi provinsi pelopor inisiasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), dengan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2019.
Perencanaan pembangunan di kedua provinsi berdasarkan prinsip PRK ini juga sejalan dengan tujuan dan target Pembangunan Berkelanjutan di kedua provinsi.(*/an/dixie)