Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memerintahkan seluruh tim kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menkumham menegaskan ini dalam apel virtual ASN Kemenkumham awal pekan ini. Demikian siaran pers Kanwil Kemkumham Papua Barat, Rabu (05/08/2020).
Kemkumham di 2019 mengusulkan 139 Satuan Kerja. Dari jumlah itu 43 Satker dapat predikat Zona Pembangunan Integritas, yaitu 39 Satuan Kerja dapat WBK dan empat Satuan Kerja dapat WBBM.
Tahun 2020 akan diajukan 520 Satker ke pada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN). Diharapkan makin banyak Satker yang bisa dapat WBK maupun WBBM.
Untuk itu, Menkumham minta tim kerja memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang hasilnya harus menunjukkan trend positif.
Menkumham lalu mengingatkan semua ASN Kemenkumham terbebas dari praktek perbuatan tercela yang dapat mencederai amanah rakyat.
“Semua ASN Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan ke masyarakat tidak ada percaloan, bebas pungli, petugas responsif, prosedur jelas, biaya transparan, dan yang kepastian waktu penyelesaian,” tegasnya.
Menkumham meminta Kepala Kanwil dan Kepala Divisi berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas seluruh Satker di wilayahnya, agar target minimal 70% dari satker yang diusulkan bisa meraih predikat WBK/WBBM tahun ini.
Sementara itu, usai kegiatan, Kakanwil Kumham Papua Barat, Anthonius M Ayorbaba, simbolis menyerahkan multivitamin ke para pejabat dan pegawai sebagai upaya menambah ketahanan tubuh bagi ASN instansinya.(njo)
