Sejumlah warga memalang kantor BLUD Konservasi Kawasan Perairan (KKP) Raja Ampat. Mereka meminta pimpinan instansi itu diganti dengan putra/putri Raja Ampat.
Menurut koordinator aksi, Matius Hatumale, langkah itu dilakukan karena mereka tak puas dengan kebijakan dan keputusan kepala BLUD yang, menurut mereka, merupakan UPT Dinas Kelautan Perikanan Papua Barat itu.
“Kami palang kantor dan beberapa pos,” ujarnya saat menghubungi papuakini.co, Sabtu (01/08/2020).
Mereka mempertanyakan alasan PHK terhadap 96 staf kantor tersebut, yang dinilai tak jelas SK dan dilakukan sepihak. “Beliau bilang karena kontrak sudah habis? Kontrak yang mana? Kami cuma teken kontrak Januari sampai Maret 2019. 30 April 2020 beliau nyatakan kontrak berakhir. Tak ada SK jelas,” tuturnya.
Dia juga mengatakan selama dua tahun bekerja, tak pernah ada evaluasi terhadap kinerja mereka.
“Beliau hanya tugaskan kami bekerja dan patroli, tapi tak pernah tinjau lokasi,” tudingnya.
Dia lalu mengatakan belakangan ada perekrutan 55 orang staf lagi.
Belum berhasil diperoleh konfirmasi dari Kepala BLUD KKP Raja Ampat atas uneg-uneg para mantan staf itu.(an/dixie)