Kapolda: Penerimaan Anggota Polri Harus Bebas KKN
Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf A Roda menegaskan penerimaan anggota Polri harus bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Ini ditekankan Kapolda saat membuka Rapat Kerja Internal Panitia Penerimaan Terpadu Anggota Polri (Akpol, bintara, tamtama) Polda Papua Barat, T.A. 2018, Selasa (10/4).
Kata Rodja, apa yang jadi keinginan pimpinan Mabes harus diterjemahkan dan dieksekusi.
Dikatakan, Polda Papua Barat saat ini baru memiliki 3 angkatan dan penerimaan kali ini yang ke 4.
“Rekrutmen ini harus disikapi berbeda dengan di Polda lain. Jangan disamakan. Kita harus bedakan SDM di masing-masing daerah. Tahun lalu sangat sedikit komplen dan peristiwa menonjol, saya harap tahun ini lebih baik lagi,” ungkapnya.
Diakui Kapolda, kebijakan dia untuk penerimaan Polri akan dia tempatkan di Polres-Polres yang memiliki anggota kurang dari 300.
“Untuk Polres besar seperti Sorong Kota yang memiliki anggota lebih dari 300 dan memiliki pasukan samping, kita tidak akan tempatkan,” ungkapnya.
Kapolda lalu meminta panitia penerimaan harus bertindak profesional, berikan contoh yang baik, laksanakan, rencanakan dan awasi dengan baik proses penerimaan.
“Proses yang baik, maka kita akan peroleh kualitas yang baik,” tandasnya. (njo)
