Jelang pemilihan Ketua Definitif Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2022 yang sesuai agenda digelar pada Senin (29/1) besok, maka muncul harapan akan adanya keterwakilan dari Pokja Adat untuk menahkodai MRPB jilid dua tersebut.
Harapan itu disuarakan tokoh Lembaga Adat Bindara Manokwari, Provinsi Papua Barat, Otis Rumaseb, yang bersua dengan papuakini.co di Manokwari, Minggu (28/1).
Menurut Otis, Lembaga MRPB yang notabenenya adalah lembaga kultur, untuk periode kali ini haruslah dipimpin oleh mereka yang adalah dari perwakilan Pokja/Unsur Adat.
“Mengapa saya katakan demikian? Sebab MRPB adalah lembaga kultur. Lembaga ini harus dipimpin oleh utusan adat, yang paham akan sejarah Otsus dan benar-benar bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua,” bebernya.
Dia berharap agar pemilihan ketua MRPB nantinya haruslah juga memperhatikan unsur keseimbangan.
“Setelah ada keterwakilan dari unsur Adat, kami para Tokoh Adat sudah bermusyawarah dan menegaskan harus ada keseimbangan dalam roda pemerintahan di provinsi Papua Barat,” tegas Otis.
“Karena itu, jika Gubernur sudah dari Arfak, Ketua DPR Papua Barat dari Sorong Raya, maka Ketua MRPB adalah setidaknya dari Wamesa,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, dia mengingatkan dengan memperhatikan keseimbangan dalam roda pemerintahan, maka akan menciptakan keharmonisan dan membatasi ruang kecemburuan sosial.
“Ketika sudah ada keterwakilan, sudah ada keseimbangan maka saya pikir akan menciptakan kebersamaan. Tiga hal inilah yang perlu kita ingat bersama,” tuturnya.
Dia berpesan agar sekiranya MRPB periode ini bisa dipimpin oleh figur yang tepat, sehingga lembaga MRPB nantinya sungguh-sungguh bekerja untuk memperhatikan hak-hak dasar orang asli Papua.(jjm)
