
MANOKWARI — Aliansi Masyarakat Adat Papua Barat sependapat dengan sikap PMKRI Manokwari, GMKI Manokwari, GMNI Manokwari, dan Parlemen Jalanan Manokwari, yang meminta KPU PB membatalkan debat publik di Jakarta, serta menyelenggarakannya di Papua Barat.
“Kami dari Aliansi Masyarakat Adat Papua Barat meminta KPU PB membatalkan niat live debat kandidat Pilgub Papua Barat di TV swasta nasional di Jakarta,” tulis Ketua AMA PB, Napoleon Fakdawer, melalui WhatsApp, Senin (9/1) malam.
Menurutnya, debat publik para kandidat merupakan hal yang sangat baik. “Tapi, dari segi anggaran, efisiensi, dan penyebarluasan program, akan lebih efektif bila direlay melalui TV lokal dan RRI, yang memiliki keterjangkauan akses jauh lebih luas di Papua Barat,” tulisnya.
Dia lalu meminta KPU Papua Barat mencontohi pemerintah pusat, yang berupaya melakukan perampingan dan efisiensi anggaran. “Hal (debat publik di Jakarta ) ini terkesan ada proses menghabiskan dana Pilgub Papua Barat yang sangat ‘fantastis,'” tulisnya.
Efisiensi itu, tegasnya, akan memberikan dampak positif pada pendidikan politik masyarakat, khususnya dalam penggunaan dana Pilgub Papua Barat yang mencapai Rp506 M itu.(***)