KAIRO — Sebuah bom dikabarkan meledak dekat gereja Katedral Koptik Santo Markus, Kairo. Ledakan sejauh ini sudah menewaskan 22 orang.
Menurut The Associated Press, seperti dilansir BBC, ledakan terjadi sekira pukul 10 pagi waktu setempat, atau 17.00 WIT, Minggu (11/12) waktu Papua Barat.
https://m.youtube.com/watch?v=60-3xuxn4nY
Media lokal melaporkan kepala polisi Kairo, Khalid Abdel Aal, sudah menginspeksi lokasi ledakan. Belum diketahui pasti apa penyebab ledakan itu.
Di Mesir sekira 10% populasi memeluk agama Kristen Koptik. Gereja Katedral Koptik Santo Markus meruoakan kantor pusat gereja Ortodoks Mesir, sekaligus tempat tinggal pemimpin Ortodoks Mesir, Paus Tawadros II.(***)
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Barack Obama dalam pertemuan tingkat tinggi G20 Summit di Hangzhou, China, 4-5 September 2016.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Barack Obama dalam pertemuan tingkat tinggi G20 Summit di Hangzhou, China, 4-5 September 2016. (Getty Images)
WASHINGTON DC — Badan intelejen Amerika Serikat, CIA, dengan ‘keyakinan tinggi’ menyimpulkan bahwa Moskow ‘main’ dalam Pemilu AS. CIA menyatakan aksi Moskow itu bertujuan untuk membantu Donald Trump menang. Demikian diberitakan The Associated Press, Minggu (11/12).
Penilaian CIA ini, kata serang pejabat tinggi AS yang minta namanya disembunyikan, sebagian didasarkan pada bukti bahwa para peretas (hacker) Rusia sama-sama meretas partai Republik dan Demokrat, tapi hanya membocorkan informasi yang merugikan Hillary Clinton.
Bantahan Trump atas laporan CIA itu menimbulkan pertanyaan bagaimana dia akan akan menangani informari dari badan-badan intelejen nanti saat dia jadi presiden. Sikap Trump itu juga membuat Republik dalam posisi tak nyaman antara presiden terpilih itu dengan komunitas intelejen.
Dalam sebuah pernyataan akhir pekan lalu, tim transisi Trump mengatakan bahwa pihak yang menuding Rusia itu adalah “pihak yang juga menyatakan bahwa Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal.” Juru bicara tim transisi, Sean Spicer, mengatakan pada CNN “ada orang-orang dalam badan-banda (intelejen) ini yang tak senang dengan hasil Pemilu.”
Spicer juga menepis artikel New York Times bahwa Rusia menjebol jaringan komputer Republican National Committe.
Menanggapi ini, Senator (Demokrat) Chuck Schumer dari New York mengatakan akan mengusulkan penyelidikan kongres terhadap hal ini tahun depan. “Bahwa ada negara lain yang mencampuri Pemilu negara kita semestinya mengguncang kedua partai. Komunitas intelejen kita harus memasukkan semua informasi relevan terkait itu, agar Kongres bisa melakukan penyelidikan penuh.”
Hal senada dikatakan dua senator Republik, John McCain dari Arizona dan Lindsey Graham dari Carolina Selatan. Senantor Republik lainnya, John Cornyn dari Texas, berpendapat berbeda. Dalam cuitan di Twitter, dia mengatakan peretasaan Rusia sudah beredar sejak lama. Menurutnya, itu “hal serius, tapi bukan berita.”
Belum ada jawaban resmi dari Moskow. Tapi, Oleg Morozov, anggota komite hubungan luar negeri parlemen Rusia, menyatakan tudingan ‘campur tangan’ Rusia itu sebagai “kebodohan dan paranoia.” Menurut kantor berita RIA Novosti, Morozov menilai tudingan itu sebagai upaya agar pemerintahan AS ke depan tetap berpegang pada sikap Obama yang anti Rusia.
Presiden Barack Obama sudah memerintahkan selesainya penyelidikan penuh serangan siber yang terjadi selama musim kampanye Pemilu AS, sebelum masa jabatannya berakhir Januari 2017 nanti.(***)
MANOKWARI — Koalisi Masyarakat Sipil Papua Barat menolak penetapan provinsi ini sebagai provinsi konservasi, bila sejumlah aspek kunci menyangkut masyarakat hukum adat tidak dengan tegas dan eksplisit termuat dalam Perdasus Provinsi Konservasi Papua Barat.
Pertemuan Koalisi Masyarakat Sipil Papua Barat dengan wartawan di Matoa Cafe, Sabtu (10/12) sore.
Koalisi yang terdiri dari Papuana Konservasi, Paradisea Manokwari, Kamuki Papua, Mnukwar Papua, Perdu Manokwari, Bentara Manokwari, Peduli Sehat Manokwari, Gempala Fakfak, dan Jangkar Papua itu menyatakan hal tersebut dalam pertemuan dengan wartawan di Matoa Cafe, Sabtu (10/12) sore.
Menurut mereka, masyarakat hukum adat di Papua Barat harus diinvetarisir dengan jelas dan teliti, termasuk wilayahnya. Setelah itu, barulah konservasi ditetapkan sesuai wilayah masyarakat adat itu.
“Harus seperti itu, bukan sebaliknya, konservasi yang diletakkan di atas wilayah masyarakat adat. Masyarakat adat itu jelas wilayah dan strukturnya. Jangan cuma dilihat dari fisik. Berapa jumlah suku di Papua Barat? Mana-mana daerah yang sudah jadi kawasan konservasi?” ujar Sahat Saragih.
“Bila itu terlaksana, akan sinkron antara perdasus konservasi dengan wilayah adat. Bila tidak, bisa amburadul dan berpotensi merugikan masyarakat adat. Harus ada pemetaan,” tegas Andi Saragih dari Mnukwar Papua.
Abdul Solichin menambahkan, harus ada pasal yang mengakui masyarakat adat Papua Barat adalah pemilik tanah di kawasan konservasi. Jangan hanya ditulis sebagai masyarakat dalam Perdasus, tapi harus spesifik masyarakat hukum adat Papua Barat, sesuai data valid di lapangan.
“Data jelas masyarakat adat yang punya wilayah dan struktur jelas itu saya lihat tak ada dalam draft Raperdasus. Data empirik saya nilai sangat kurang.Kesannya terburu-buru (disusun),” timpal Metusalak Awom dari Jangkar Papua.
Penyusunan yang terburu-buru itu bukan cuma berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari, tapi juga perdebatan hukum. “Harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Contohnya, Perda 4 Tahun 2013 tentang tata ruang yang terpaksa harus direvisi saat ini. Jangan sampai Perdasus Koservasi jadi seperti itu,” tandas Yohanes Akwan, Sekretaris Rumah Bantuan Hukum Papua Barat.(***)
MANOKWARI — UU No 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut pelimpahan kewenangan sejumlah hal, termasuk kehutanan, dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dinilai sebagai hal yang sangat merugikan.
“Berpotesi besar merusak hutan dan hidup manusia. Sampai detik ini saya tak setuju,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Manokwari, Erens Ngabalin, menjawab Papua Kini, Jumat (9/12) sore.
Menurutnya, pengalihan kewenangan kehutanan dari kabupaten/kota itu membuat rentang kendali jadi sangat panjang. Pasalnya, wilayah hutan ada di kabupaten/kota.
“Benar jadi lebih mudah mengurus izin, tapi siapa yang bisa memastikan apa yang sebenarny aterjadi di lapangan. Izin bisa saja untuk hutan produksi, tapi prakteknya di hutan lindung. Tak ada yang bisa mengawasi. Apalagi Papua Barat yang hutannya masih sangat luas ini,” tuturnya.
Belum lagi terkait jumlah PNS yang harus ditarik ke provinsi. “Ada berapa banyak (PNS kehutanan) di seluruh kabupaten/kota se Papua Barat? Ini ibaratnya rumah dibongkar untuk dipindahkan ke rumah lain yang belum dibangun. Belum jelas ruangannya di mana,” tuturnya.
Erens Ngabalin, Kadis Kehutanan Manokwari, Papua Barat
Dia menegaskan sistem yang ada saat ini sudah benar. Piramida yang besar di bawah dan kecil di atas. “Besar di bawah berarti daerah mengawasi langsung di lapangan. Kalau pakai aturan baru itu, jadinya piramida terbalik. Besar di atas kecil di bawah. Pengawasannya bagaimana jadinya? Bisa dikata ini kita berjalan mundur,” ingatnya, lalu menegaskan siap debat di mana saja dengan siapa saja soal ini.
Dia juga mengatakan sudah mengusulkan penetapan Gunung Meja sebagai kawasan Taman Hutan Rakyat. “Diusulkan ke pusat melalui Pemkab Manokwari,” tegasnya.
Selama ini, tuturnya, sudah banyak kontribusi yang diberikan Dinas Kehutanan Manokwari untuk daerah ini. Antara lain, pembayaran hak ulayat Rp4,6 miliar.
“Pemkab juga aktif dalam proses pengamanan hutan, walau ada KSDA, sesuai situasi dan kondisi lapangan. Begitu pula dengan proses rehabilitasi hutan dan lahan,” jelasnya.
Instansinya juga sedang bangun pagar keliling di kawasan Gunung Meja. Rencananya 11 km tapi, karena keterbatasan anggaran, baru terealisasi 1,6 km.(***)
MANOKWARI — Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Papua Barat, Bernarda Henan, menutup Kursus Mahir Dasar (KMD) guru-guru sekolah dasar (SD) di Pusduklatda, Kampung Arowi, Distrik Manokwari Timur, Sabtu (10/12) sekira pukul 18.00 Wit.
Diknas Papua Barat melaksanakan kegiatan KMD yang diikuti 14 peserta laki laki dan 32 perempuan ini bekerjasama dengan Pusdiklatda Kepramukaan Papua Barat.
“Kegiatan ini untuk membina guru-guru yang belum pernah mengikuti KMD, agar bisa kembali ke sekolah untuk melakukan pembinaan karakter para siswa,” ujar Henan, melalui Kabid Dikdasmen Diknas Papua Barat, A Sroyer.
Kabid Dikdasmen Diknas Papua Barat, A Sroyer.
Sementara itu, Kepala Pusdiklatda Papua Barat Yuliana Latuni menjelaskan , kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan kualitas guru di bidang kepramukaan.
Kepala Pusdiklatda Papua Barat Yuliana Latuni
“Pengembangan pramuka bagi guru-guru khususnya sekolah dasar sehingga bisa mengembangkan dan membina anak-anak didik,” ujarnya.(cr-03)
MANOKWARI — Insiden pemukulan sejumlah aktivis yang menggelar aksi long march peringatan Hari HAM Sedunia dijelaskan Koordinator Lapangan aksi itu, Gerardus Tembut.
Menurutnya, aksi long march dilakukan dari pertigaan beringin terhenti di dekat Polsek Amban. Polisi yang menanti di sana meminta massa naik ke dua truk Dalmas untuk menuju lokasi demo. Permintaan sempat ditolak karena massa ingin masyarakat tahu apa maksud dan tujuan aksi itu. Setelah negosiasi, disepakati massa kemudian naik ke dalam truk Dalmas. Di dalam truk itu massa berorasi.
Gerardus mengatakan, tidak semua massa naik ke dalam truk Dalmas, karena ada juga aktivis yang naik motor dan mobil. Yang naik motor berkendara di depan truk Dalmas, sedangkan yang naik mobil di belakang truk Dalmas.
“Sampai di depan Swiss Bel, motor berjalan pelan karena kawasan itu macet. Sejumlah aparat kemudian turun, lalu memukuli sejumlah aktivis dengan pentungan karet. Mereka menyuruh agar pemotor cepat berjalan. Tapi tidak bisa, karena kondisi jalan memang macet,” ungkapnya, saat dijumpai di sela peringatan 40 hari meninggalnya dua mahasiswa Unipa korban pembunuhan sadis 31 Oktober lalu, di kawasan dekat Kali Pami, Amban Pantai, Sabtu (10/12).
Kondisi ini membuat aktivis yang ada dalam truk Dalmas turun. Entah bagaimana kemudian terjadi kejar mengejar antara massa dengan polisi. “Saya dengar ada warga yang bukan massa aksi yang jadi korban aksi polisi, karena diduga sebagai bagian dari aksi. Jika itu benar terjadi, kami inta maaf,” tegasnya.
Dia lalu mengatakan mendengar kabar bahwa aksi mereka untuk mengacaukan seminar nasional tentang HAM yang sedang berlangsung di Swissbel. “Bila benar ada kabar seperti itu, saya tegaskan itu fitnah. Kami sama sekali tak ada agenda itu. Kami aksi damai,” tuturnya.
Dia juga mendapatkan info bahwa ada massa aksi yang dikatakan dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam. “Kabar itu juga tidak benar. Entah siapa yang menghembuskannya, dan dengan maksud tujuan apa, saya belum tahu. Yang pasti, sekali lagi, itu tidak benar,” tandasnya.
Belum diperoleh konfirmasi dari Polres Manokwari soal insiden ini.(***)
Keluarga besar mahasiswa Unipa dan mahasiswa Katolik di TKP pembunuhan almarhum Agustinus Aun, mahasiswa Fakuktas Teknik Listrik, dan almarhumah Natasya Sapulete, mahasiswi Fakuktas Peternakan, Sabtu (10/12). Pembunuhan sadis itu terjadi 31 Oktober 2016 lalu.
MANOKWARI — Keluarga besar mahasiswa Universitas Papua (Unipa) meminta kepolisian secepatnya mengusut tuntas pembunuhan almarhum Agustinus Aun, mahasiswa Fakuktas Teknik Listrik, dan almarhumah Natasya Sapulete, mahasiswi Fakuktas Peternakan, yang terjadi 31 Oktober 2016 lalu.
Keluarga besar mahasiswa Unipa dan mahasiswa Katolik di TKP pembunuhan almarhum Agustinus Aun, mahasiswa Fakuktas Teknik Listrik, dan almarhumah Natasya Sapulete, mahasiswi Fakuktas Peternakan, Sabtu (10/12). Pembunuhan sadis itu terjadi 31 Oktober 2016 lalu.
“Hari ini 40 hari kematian mereka. Kalau masa penahanan tersangka sudah diperpanjang 1 x 21 hari dari masa penahanan normal, berarti tinggal dua hari lagi masa penahanannya. Sementara, perkembangan kasusnya belum jelas. Informasinya gelar perkara saja belum,” ujar Natalis Kelanit, sekira pukul 17.17 WIT, Sabtu (10/12).
Pembina Asrama Mahasiswa Katolik St Thomas Villanova, pembina PMKRI, KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik) Unipa, dan Orang Muda Katolik (OMK) St Thomas Aquinas ini dijumpai di TKP pembunuhan sadis itu, di kawasan Amban Pantai, bersama puluhan mahasiswa Katolik lainnya di dekat Kali Pami, kawasan Amban Pantai, Kelurahan Amban, Manokwari.
Dia menegaskan keluarga besar Unipa dan Asrama Villanova tak akan lupa dengan peristiwa itu. “Bukan karena almarhum dan almarhumah adalah mahasiswa Unipa atau beragama Katolik, tapi karena peristiwa itu adalah penegakan nilai kemanusiaan universal. Bertepatan hari ini Hari HAM Sedunia. Kalau tak cepat tuntas, saya akan turun langsung” tuturnya.
Hal senada dikatakan Ketua Asrama St Thomas Villanova, Pilatus Lagoan. “Kami minta polisi benar-benar serius menangani kasus ini,” tegasnya, didampingi Ketua OMK St Thomas Aquinas Dionesia Tokan, dan Ketua Presidium PMKRI Cabang Manokwari, Yuliana Mate.
Sebelumnya, mereka menggelar ibadah kecil di TKP dengan memasang lilin di sekitar TKP, jalan masuk TKP, dan jalan umum menuju TKP. Di ibadah itu mereka menyanyikan lagu Persembahanku, disusul doa masing-masing.(***)
Yuliana Mate, Ketua Presidium PMKRI Cabang Manokwari St Thomas Villanova. (foto: Arman Namsa)
Yuliana Mate, Ketua Presidium PMKRI Cabang Manokwari St Thomas Villanova
MANOKWARI — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manokwari St Thomas Villanova menggelar aksi damai terkait peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM), di halaman GOR Sanggeng, Sabtu (10/12).
Aksi damai ini diwarnai orasi Yuliana Mate, Ketua Presidium PMKRI Cabang Manokwari St Thomas Villanova.(cr-02)
MANOKWARI — Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Papua Barat, Aris S.Pi, mengajak seluruh OKP untuk selalu bersinergi dan menjaga kebersamaan di Papua Barat dalam bingkai NKRI.
Ini dilontarkannya di sela Musda KAMMI PB di Restoran Salam Manis, Sabtu (10/12).
Musda ini mengambil tema Optimalisasi Peran KAMMI Dalam Mewujudkan Kenegarawanan Pemuda Papua Barat Menuju Kejayaan Indonesia 2045.(cr02)
