Pemprov Siapkan Anggaran Khusus Untuk Kartu Papua Barat Sehat

14/05/2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan mengalokasikan anggaran khusus untuk kartu Papua Barat Sehat.

Demikian ujar Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, usai membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Otonomi Khusus (Otsus) 2025, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) Otsus Papua Barat 2026 di Manokwari, 14 Mei 2025.

Kartu Papua Barat Sehat tersebut bukan cuma untuk Orang Asli Papua tapi seluruh warga Papua Barat, kecuali ASN, TNI/Polri, dan karyawan-karyawan perusahaan.

Dalam program kartu Papua Barat Sehat ini Pemprov Papua Barat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, di mana sudah sekira 98 persen masyarakat tercover.

Melalui program ini Pemprov Papua Barat akan membiayai hal-hal yang tidak tercover pembiayaan BPJS Kesehatan seperti obat-obatan tertentu dan rujukan-rujukan. (an/dixie)

Gubernur Papua Barat Ingatkan Semangat Otsus Harus Terintegrasi Dalam Prioritas Daerah

14/05/2025

Semua program di berbagai bidang di Papua Barat harus terintegrasi dengan semangat Otonomi Khusus (Otsus) sebagai upaya mewujudkan penghormatan pemberdayaan, perlindungan, kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP) di Papua Barat.

Ini disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, dalam pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Otonomi Khusus (Otsus) 2025, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) Otsus Papua Barat 2026 di Manokwari, 14 Mei 2025.

“Otsus bukan keistimewaan administratif semata, tapi instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan OAP di tanahnya sendiri,” ingat Dominggus Mandacan.

Gubernur Papua Barat lalu mengingatkan arah kebijakan pemerintah Papua Barat difokuskan pada 7 prioritas daerah yang diselaraskan dengan program prioritas nasional Asta Cita.

Tujuh prioritas daerah itu adalah;

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlidungan sosial bagi seluruh masyarakat Papua Barat;

2. Penguatan ekonomi daerah produktif, inklusif dan berbasis potensi lokal;

3. Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan melalui pembanguann pertanian dan perikanan berkelanjutan;

4. Penguatan ketahanan sosbud serta stabilitas dan keamanan daerah;

5. Percepatan reformasi biriokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan efisien dan berbasis digital;

6. Optimalisasi pemanfaatan dana Otsus untuk pemberdayaan OAP dan pemerataan pembangunan;

7. Peningkatan dasar dan konektivitas antar wilayah untuk pemerataan pertumbuhan dan ekonomi

Sebelumnya, Ketua Panitia, yang juga Plt Kepala Bappeda Papua Barat, Deassy D Tetelepta ST, mengatakan Musrenbang yang akan berlangsung hingga 20 Mei 2025 ini akan melakukan berbagai hal, seperti desk forum perangkat daerah penajaman kerja perangkat daerah untuk mengakomodir visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, sinkronisasi program-program pemerintah kabupaten untuk pecapaian visi dan misi dan Asta Cita.

Musrenbang ini juga diwarnai launching Kartu Papua Sehat, pemberian penghargaan pada daerah yang melaksanakan 8 aksi konvergensi, pemberian laptop ke Puskesmas untuk menunjang program penurunan stunting di Papua Barat. (an/dixie)

Dekatkan dan Optimalkan Layanan, Pemkab Pegaf Bentuk 2 Dinas, 1 Badan, 1 UPTD Baru

13/05/2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak (Pegaf) bakal membentuk 2 dinas, 1 badan, dan 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Dua dinas baru itu adalah Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, lalu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), dan UPTD Kesehatan.

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan pecahan dari Dinas Pendidikan, sedangkan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Bupati Pegaf, Dominggus Saiba SPdK MSi, di Ullong pada 13 Mei 2025 menyatakan keberadaan instansi-instansi baru tersebut akan memaksimalkan pelayanan pemerintahan, inovasi pembangunan dan percepatan layanan publik di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Bupati Pegaf juga menyatakan setelah terbentuk nanti instansi-instansi tersebut harus dapat langsung bekerja menangani urusan teknis hingga mempercepat penanganan masalah di lapangan.

Sementara itu, Sekda Pegaf, Ever Dowansiba SIP MSi, mengatakan akan dilakukan revisi Perda Kelembagan untuk memasukkan dinas, badan, dan UPTD baru tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelantikan pejabat eselon III dan IV Pemkab Pegaf direcanakan dilakukan pada pekan kedua Juli 2025. Pelantikan para pemimpin dinas, badan, dan UPTD baru tersebut diperkirakan akan dilakukan dalam waktu bersamaan. (*)

Ketua PP IKDKI: Profesor Lahirkan Profesor, Doktor Hasilkan Doktor

12/05/2025

Ketua Pengurus Pusat (PP) Ikatan Dosen Katolik Indonesia (IKDKI), Prof Dr Ir Agustinus Purna Irawan MT MM IPU ASEAN Eng, berpesan para dosen Katolik yang bergelar profesor dan doktor harus bisa melahirkan profesor dan doktor baru.

Ini dikatakan Ketua PP IKDKI dalam pelantikan pengurus IKDKI Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya di Oriestom Hotel Manokwari, Senin 12 Mei 2025.

Pembentukan IKDKI di seluruh Indonesia berjalan sejak 2020 hingga mendapatkan legalitas pada 2024. Di tahun itu sudah ada 14 IKDKI dengan IKDKI pertama di DKI Jakarta. Diharapkan i 2025 ini IKDKI sudah terbentuk di semua provinsi di Indonesia.

Ketua PP IKDKI, yang juga mantan Rektor Universitas Tarumanagara (Untar) Jakarta, lalu berpesan para dosen Katolik harus berkontribusi untuk pembantunan daerah dan nasional.

Sementara itu, Ketua IKDKI Papua Barat dan Papua Barat Daya, Prof Dr Roberth KR Hammar SH MHum MM, ada 60 pengurus IKDKI Papua Barat dan Papua Barat.

“60 persen dari Universitas Papua (UNIPA), 20 persen Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) dan 20 persen dari kampus-kampus lain di Papua Barat,” tutur Robert KR Hammar. (*)

Gubernur Papua Barat Harap Paitua Terus Membangun

11/05/2025

Paitua Manokwari, Paguyuban Pitulungan Agung, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Ketua Ikaswara Manokwari,

Paguyuban Pitulungan Agung (Paitua) Kabupaten Manokwari diharapkan terus berpartisipasi dalam pembangunan di Papua Barat dan senantiasa mempererat persaudaraan dengan semua suku.

Harapan ini dilontarkan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, dalam peringatan hari lahir sekaligus pengukuhan pengurus Paitua Kabupaten Manokwari periode 2024-2029, Minggu, 11 Mei 2025.

Gubernur Papua Barat berpesan agar pengurus baru Paitua Manokwari menjalankan tugas mereka sebagai smanah yang diberikan seluruh anggota organisasi.

Hal senada dikatakan Ketua Ikaswara Manokwari, Suyanto, yang menyatakan warga Paitua harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan paguyuban lain untuk membangun Manokwari. (*)

Soal Penggeledahan Dugaan Senpi, Wabup Pegaf Minta Koordinasi Polres Pegaf

10/05/2025

Wakil Bupati (Wabup) Pegunungan Arfak (Pegaf), Andy Salabai SKM, meminta oknum polisi Polres Manokwari berkoordinasi dengan Polres Pegaf dalam hal penggeledahan dugaan kepemilikan senjata api (senpi) di kediaman warga Pegaf.

Keterangan yang diterima papuakini menyebutkan, Wabup Pegaf meminta tindakan oenggeledahan tersebut tidak dilakukan semena-mena.

“Jangan langsung tiba-tiba masuk ke dalam rumah lalu melakukan penggeledahan,” ujar Andy Salabai di Ullong, Sabtu 10 Mei 2025.

Wabup Pegaf lalu menyatakan sebaiknya oknum polisi Polresta Manokwari berkoordinasi dengan Kapolres Pegaf sebelum melakukan penggeledahan, serta telah mengantongi bukti foto atau video dan kwitansi pembelian senpi dari penjual ke warga yang dituduh.

Wakil Bupati Pegaf menegaskan penggeledahan tersebut telah menimbulkan rasa takut dan trauma pada penghuni rumah dan keluarga.

Wakil Bupati mengatakan penggeledahan seperti itu setidaknya sudah tiga kali terjadi.

“Tiga warga asal Pegaf yang dituduh memiliki senpi, mulai dari Simson Salabai, Bujo Saroy, hingga sekarang Moses Saiba ternyata setelah digeledah terbukti tidak memiliki senpi,” beber Andy Salabai.

Wabup Pegaf heran warganya kerap dituduh punya senpi, tapi tak terbukti usai digeledah.

“Kami mau cek (ke Polresta Manokwari) siapa yang lapor juga tidak jelas. Lalu oknum polisi tersebut dapat laporan dari mana sampai bisa melakukan penggeledahan?” tanya Andy Salabai.

Wabup Pegaf mengungkapkan warga mengadu padanya bahwa mereka ketakutan dan trauma hingga lari ke luar rumah saat penggeledahan.

“Kami mohon ini jadi atensi dan kebijakan pimpinan Polresta Manokwari,” harap Andy Salabai.

Wabup Pegaf menegaskan ke depan akan mengundang semua pihak terkait, mulai dari Pemkab Pegaf, Polres Pegaf, Polresta Manokwari, Dewan Adat Papua Wilayah Pegaf, Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan dugaan kepemilikan senpi ini, sehingga bisa menjamin keamanan dan rasa aman bagi warga Pegaf yang berjualan, bekerja, dan kuliah di Manokwari. (*)

Dinas Kominfo Papua Barat Genjot Upaya Peningkatan Akses Internet Pegaf

10/05/2025

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfo Perstatik) Provinsi Papua Barat, terus berupaya memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi seluler dan internet di kawasan yang masih minim fasilitas ini.

Salah satu kawasan itu ada di Distrik Membey, Kabupaten Pegunungan Arfak.

Distrik tersebut dikunjungi Kepala Dinas Kominfo Perstatik Papua Barat, Frans P Istia SSos MM, pada Kamis 08 Mei 2025. Dia didampingi Lasarus Ullo, anak adat setempat yang memahami kondisi geografis alam sekaligus salah satu pimpinan OPD Papua Barat.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Gubernur Papua Barat tentang program pengembangan akses jaringan telekomunikasi di era transformasi digital di wilayah Papua Barat yang masih minim, bahkan belum sama sekali tersentuh, akses jaringan telekomunikasi.

“Kabupaten Pegaf jadi prioritas. Saat ini kami terus berupaya mencari titik koordinasi blank spot sebagai data penyediaan lebih lanjut melalui program perencanaan prioritas Kominfo Papua Barat,” tutur Frans P Istia dalam keterangan tertulis yang diterima papuakini.

Pengembangan akses jaringan telekomunikasi hingga kampung-kampung itu, selain sebagai sarana pendukung pembangunan di berbagai bidang, juga mendukung program Presiden Prabowo Subianto, yakni koperasi merah putih yang nantinya akan dibentuk di setiap kampung atau desa.

Dia menegaskan Pemprov Papau Barat terus berupaya membuka akses jaringan telekomunikasi untuk mempermudah anak-anak sekolah mendapat akses internet, dan agar pemerintahan kampung dapat menyusun pelaporan pemerintahanan dan pelayanan publik di kampung secara digital.

Sebelumnya sejumlah warga mengeluhkan keterbatasan akses internet yang disediakan salah satu provider jaringan seluler. “Jaringan hanya ada mulai jam 11 siang sampai jam 6 sore. Jaringan baru ada lagi di jam 1 dini hari,” ungkap Spenyel Ahoren, warga setempat.

Hal sama diungkapkan warga lainnya, Jefri Induwek. Dia berharap bisa ada layanan akses internet seluler 1 x 24 jam. Di abewrharap Pemkab Pegaf dengan didukung Pemprov Papua Barat bisa merealisasikan hal tersebut sesegera mungkin.

Distrik Membey yang terdiri dari 6 kampung itu dihuni sekira 1000 penduduk. Di distrik itu ada 5 SD, 1 SMP, dan 1 SMA. (*)

Pemkab Mansel Siap Dukung Pemeliharaan Fasilitas TIK

10/05/2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan (Mansel) siap mendukung pengembangan dan pemeliharaan jaringan Telekomunikasi Informasi Komunikasi (TIK) di kabupaten tersebut.

Keterangan tertulis yang diterima papuakini menyebutkan, kesiapan tersebut disampaikan Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, kala menerima audiensi tim Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfo Perstatik) Provinsi Papua Barat pada Kamis, 08 Mei 2025.

Bupati Mansel menyatakan masih banyak kekurangan fasilitas jaringan telekomunikasi, terutama akses internet, yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan pemerintahan berbasis digital di lingkup Pemkab Mansel.

“Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Pemkab Mansel butuh dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk sama-sama membuka kampung-kampung blank spot,” kata Bupati Mansel yang dalam pertemuan tersebut didampingi Sekda Mansel dan Kepala Dinas Kominfo Perstatik Mansel.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Perstatik Papua Barat, Frans P Istia SSos MM, mengatakan infrastruktur TIK telah dibangun di Kabupaten Mansel medio 2024 lalu sebagai bentuk dukungan percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 demi terwujudnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan TIK.

Infrastruktur TIK yang sudah dibangun itu diharapkan dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara baik. Untuk itu perlu ada kerjasama dan dukungan penuh Pemkab Mansel dalam mengalokasikan anggaran penyewaan bandwidth dan pemeliharaan peralatan TIK.

“Saat ini sangat dibutuhkan satu ruangan, atau gedung yang representatif, untuk jadi ruangan NOC atau Network Operation Center sebagai pusat pemantauan dan pengendalian seluruh jaringan TIK di Kabupaten Mansel,” ungkap Frans P Istia. (*)

Juni Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Pegunungan Arfak

09/05/2025

Bupati Pegunungan Arfak, Dominggus Saiba SPdK MSi, akan melantik para pejabat eselon III A, III B, dan IV di pekan kedua Juni 2025.

Pelantikan tersebut merupakan upaya mempercepat pembangunan dan efektivitas serta efisiensi jalannya roda pemerintahan.

“Minggu kedua bulan Juni saya sudah lantik pejabat eselon III A, III B, dan eselon IV,” ujar Dominggus Saiba di Ullong, Jumat 09 Mei 2025.

Terkait itu Bupati Pegunungan Arfak meminta para pejabat yang akan dilantik untuk mempersiapkan diri dan bekerja dengan serius untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

“Pejabat yang akan saya lantik siap bekerja penuh di Pegaf, harus serius bekerja tidak boleh bermain,” ingat Dominggus Saiba.

Bupati Pegunungan Arfak lalu menegaskan kemajuan di Pegunungan Arfak hanya dapat diraih melalui kerjasama dan kolaborasi semua pihak.

“Kabupaten ini hadir untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Mari kita serius bekerja sesuai moto DOMAN, dengan serius Arfak sejahtera,” pungkas Dominggus Saiba. (*)