Ketua Dewan Adat Manokwari Selatan, yang juga Ketua PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran ST MSi mempertanyakan dasar pernyataan Parjal yang diketuai Ronald Membieuw terkait pencalonan Penjabat Gubernur Papua Barat periode 2023-2024.
“Parjal ini organisasi yang terdaftar resmi kah? Kalau organisasi yang sifatnya temporer, tak usah mau bikin diri inti, apalagi jika tak paham proses dan mekanisme,” ujar Markus Waran yang juga Bupati Manokwari Selatan, 13 April 2022.
Pria yang juga Kepala Suku Hatam Mansel itu kemudian mengingatkan bahwa proses dan mekanisme pengusulan 3 calon penjabat gubernur diajukan DPR Papua Barat sesuai surat Mendagri, untuk kemudian dipilih Presiden melalui Mendagri.
Markus Waran juga mengingatkan DPR Papua Barat terdiri dari fraksi-fraksi. Salah satunya adalah Fraksi PDI Perjuangan. Sebagai utusan partai di DPR Papua Barat, Fraksi PDI Perjuangan berembug dan bertanya ke pemimpin partainya tentang calon yang akan diusung.
PDI Perjuangan Papua Barat lalu menyurat ke Fraksi PDI Perjuangan di DPR Papua Barat dengan mengusulkan dua figur, Dr Lasarus Indouw AMd MM dan Dr Velix Vernando Wanggai SIP MPA. “Pengusulan seperti ini juga dilakukan partai-partai lain,” tegas Ketua PDI Perjuangan Papua Barat.
Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Barat lalu berembug. Hasilnya, yang memenuhi syarat calon penjabat gubernur sesuai aturan harus pejabat eselon 1, adalah Dr Velix Vernando Wanggai, sedangkan Lazarus Indouw gugur karena baru eselon II.
Fraksi-fraksi di DPR Papua Barat lalu berembug internal hingga memutuskan tiga calon ke Mendagri, yaitu penjabat gubernur saat ini, Komjen (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSi, Drs Paulus Waterpauw MSi (diusung Partai Golkar Papua Barat dan Fraksi Otsus), Dr Sugeng Purnomo SH MH (diusung Partai NasDem Papua Barat) dan Dr Velix Vernando Wanggai SIP MPA (diusung PDI Perjuangan Papua Barat).
“Itu proses dan mekanismenya. Sekarang, sebagai anak asli Arfak, saya mau tanya berapa kontribusi yang diberikan Pak Ronald Membieuw dalam pembangunan kehadiran provinsi Papua Barat. Kalau tidak ada dan hanya ikut arus, jangan bikin pernyataan yang macam-macam yang bikin kabur di daerah adat Arfak. Beri pembinaan yang bagus pada masyarakat adat yang ada. Kalau mau diskusi soal aturan, silakan, saya siap,” tegas Markus Waran.(an/dixie)
