Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menawarkan konsep untuk mengatasi rendahnya investasi, termasuk Foreign Direct Investment (FDI), di Papua Barat.
Menteri Investasi memaparkan konsep itu kala tampil sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se Papua Barat di Manokwari, 15 Juni 2022.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen (Purn) Drs Paulus Waterpauw MSi, mengatakan realisasi investasi Papua Barat di Triwulan I 2022 baru 4,08 persen dari target 2,7 T.
Menurut Menteri Investasi, syarat pertama investasi adalah keamanan.
“Pejabatnya jangan taputar. Kalau saya jadi menteri saya bilang begini, pengusaha yang tak bermasalah tak perlu ketemu saya, karena sudah OSS. Tak ada lagi main belakang. Kalau kita pakai pola (main belakang) itu, susah investasi masuk,” ingat Menteri Investasi.
OSS merupakan singkatan dari Online Single Submission, atau Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Hal selanjutnya adalah tanah.
“Biar mau sumpah potong kucing, tak ada investasi yang mau masuk kalau orang baru mau datang kamu bikin harga tanah tinggi naik lagi. Sudah bayar bapak tua ambil uang, lalu bapa ade datang belum, papa tua datang belum juga. Bagaimana bisa (investasi masuk),” tutur Menteri Investasi yang berulang kali menegaskan sebagai anak Papua ini.
Menteri Investasi juga mengatakan jangan di hari pertama harga tanah sekian, hari kedua naik, hari ketiga beda. “Ketika setengah fly, harga berubah lagi,” ungkap Menteri Investasi dengan nada gurau.
Pembahasan Menteri Investasi terkait investasi ini berawal dari data bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) Indonesia di Kwartal I 2022 tumbuh 5,01 persen, sedangkan Papua Barat terkonstraksi -1,7 persen.(an/dixie)
